SUMSELKITA.COM, PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. S.A Supriono menerima kunjungan kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam rangka reses masa persidangan II tahun 2023-2024 yang diterima Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (6/12/2023).
Dalam sambutan Supriono mengharapkan jajaran komisi IX DPR RI dapat membantu memberi masukan terkait program kerja di Sumsel yang menjadi tanggung jawab komisi IX DPR RI.
“Kami mengharapkan dengan kunjungan kerja Komisi IX DPR di Provinsi Sumatera Selatan dapat menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan masukan terkait perkembangan Kesehatan dan ketenagakerjaan di Sumsel,” harap Supriono.
Supriono menambahkan, dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satu indikator yang perlu dijaga adalah jumlah kematian Ibu, kematian bayi, dan prevalensi stunting.
“Di Sumatera Selatan, jumlah kematian Ibu di tahun 2022 sebesar 97 orang, menurun dari tahun 2021 sebanyak 131 orang. Untuk Jumlah kematian bayi di tahun 2022 ada 497 orang atau turun dari tahun 2021 sebanyak 502 orang. Untuk prevalensi stunting, di tahun 2022 adalah 18,6%. Menurun dari tahun 2021 sebesar 24,8%,” paparnya.
Supriono menyampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 102 Disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan di daerah wajib Mengintegrasikannya ke dalam Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Sementara dalam upaya meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, lanjut Sekda, Pemprov Sumsel telah mengalokasikan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.96.393.506.274 berupa Kontribusi PBI-JK bagi 2.777.700 jiwa penduduk Sumsel dan saat ini proses penambahan sasaran 305.248 jiwa penduduk yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di Sumsel.
“Pemprov Sumsel telah launching Universal Health Coverage (UHC) dengan Program Sumsel Berkat “Berobat Menggunakan KTP” pada tanggal 13 September 2023, yang bertujuan untuk membantu masyarakat Sumsel yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sedangkan cakupan kepesertaan JKN di Sumsel telah mencapai 97,66 persen,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua TIM, Hj Kurniasih Mufidayanti mengatakan kunjungan pihaknya ke Sumsel untuk menggali informasi realisasi program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang dibiayai APBN.
“Selain itu juga kami disini melakukan pemetaaan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Sumsel,” ujarnya.
Kurniasih menyebut pihaknya akan menyerap aspirasi masyarakat Sumsel secara umum terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.
“Kita akan menampung program kerja yang menjadi tanggung jawab komisi IX akan kami berikan solusi, apa yang diminta dengan pemerintah pusat melalui kami akan kami tampung dan akan kami sampaikan ke pusat,” tandasnya.
