SUMSELKITA.COM,PALEMBANG – Keluhan salah satu orang tua murid yang mengaku diminta membayar Rp 4 juta untuk memasukkan anaknya ke SD Negeri 134 Talang Jambe Palembang viral di media sosial. Unggahan tersebut memicu reaksi beragam dari netizen dan mendapat perhatian dari pihak sekolah serta Dinas Pendidikan Kota Palembang.
Keluhan awal diunggah oleh akun Instagram @palembangsekilasinfo dan lima akun lainnya, Jumat (9/5/2025). Dalam unggahan itu, wali murid mengaku keberatan diminta membayar biaya masuk sebesar Rp 4 juta, belum termasuk biaya seragam, padahal sekolah yang dituju adalah sekolah negeri.
“Min, tolong omongi Pak Ratu Dewa. Apo lyo nian di SDN 134 Talang Jambe harus bayar 4 juta di luar duit baju? Kami wong saro, dak katek duet,” tulis akun tersebut, menandai akun Wali Kota Palembang, Wakil Wali Kota, dan Kepala Dinas Pendidikan Palembang dikutip dari Sripoku.com.
Respons Sekolah dan Klarifikasi
Unggahan tersebut sontak memicu perdebatan. Sebagian netizen mengaku tidak mengalami pungutan saat menyekolahkan anaknya di SD negeri, sementara lainnya menyebut praktik serupa juga terjadi di sekolah lain.
Menanggapi hal ini, akun resmi SDN 134 Palembang (@sdn134plg) memberikan klarifikasi melalui kolom komentar, menegaskan bahwa sekolah tidak pernah melakukan pungutan biaya masuk seperti yang dituduhkan. Pihak sekolah menyebut dugaan tersebut kemungkinan dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan kepala sekolah.
“Kami tidak seperti yang dikatakan. Untuk bersekolah di sini semuanya gratis, silakan daftar sesuai prosedur. Jika ada yang mengatasnamakan kepala sekolah dan meminta uang, silakan dilaporkan,” tulis akun resmi sekolah tersebut.
Disdik Palembang: Jangan Percaya Oknum
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, menanggapi serius isu ini. Ia menegaskan bahwa masuk sekolah negeri tidak dipungut biaya apapun, dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pihak-pihak yang menawarkan “jalur cepat” dengan imbalan uang.
“Masuk sekolah negeri itu gratis. Jangan percaya dengan oknum. Ikuti proses seleksi sesuai aturan, kalau memenuhi syarat akan diterima,” ujarnya.
Adrianus juga menjelaskan bahwa kekurangan daya tampung kerap menjadi kendala di sejumlah sekolah favorit, namun pihaknya telah menyiapkan solusi dengan mengalihkan calon siswa ke sekolah negeri lain yang masih memiliki kapasitas.
“Semua sekolah negeri kualitasnya sama. Kami sudah sosialisasikan, tidak ada pungutan,” tegasnya.
Desakan Transparansi dan Pengawasan
Meski pihak sekolah sudah memberi klarifikasi, banyak netizen menuntut komitmen nyata dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memastikan tidak ada pungli dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mereka juga meminta adanya tindakan terhadap oknum yang merusak nama baik institusi pendidikan.
Kasus ini menjadi peringatan penting menjelang PPDB agar proses berjalan bersih, transparan, dan adil bagi seluruh masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu yang sangat menggantungkan harapan pada sekolah negeri.
Komentar