SUMSELKITA.COM – Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa, turut menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penguatan Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa di Beston Hotel Palembang, Selasa (18/11/2025).
Rakorda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Posyandu dengan mengusung 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai regulasi terbaru.
Acara dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, yang menegaskan pentingnya Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia.
Dalam kesempatan tersebut, Dewi Sastrani menyampaikan harapannya agar Posyandu di Palembang terus berbenah dan mampu mengikuti perkembangan pelayanan yang kini semakin luas.
Menurutnya, transformasi Posyandu bukan sekadar perubahan struktur, tetapi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Posyandu adalah wajah pelayanan paling dekat dengan masyarakat. Harapan kami, Posyandu di Palembang mampu menjadi pusat pelayanan yang semakin lengkap, responsif, dan berdaya saing, terutama dalam mendukung program kesehatan keluarga dan penurunan stunting,” ungkap Dewi.
Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengingatkan seluruh pihak agar tidak kehilangan fokus di tengah transformasi Posyandu.
Ia menekankan bahwa penambahan layanan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tidak boleh menggeser tujuan utama Posyandu.
“Tujuan pokok lahirnya Posyandu adalah membantu kaum lemah. Jangan sampai inti pelayanan ini terabaikan,” tegasnya.
Gubernur juga mendorong para kader Posyandu untuk menjalankan tugas dengan semangat dan keikhlasan nilai yang menurutnya menjadi identitas kader selama ini.
Herman Deru turut mengapresiasi kontribusi Posyandu dalam keberhasilan Sumsel menurunkan angka stunting hingga menjadi provinsi dengan prevalensi terendah kedua nasional pada 2025.
“Capaian itu bisa kita lakukan berkat Posyandu. Karena itu, pengembangan harus dilakukan pelan-pelan, sambil memastikan yang sudah baik tetap berjalan,” ujarnya.
Gubernur mengingatkan agar penambahan enam SPM kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan sosial dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing.
Ia meminta setiap kabupaten/kota memastikan validitas data, merencanakan program secara matang, serta memperjelas sumber pendanaan Posyandu.
“Pelajari dulu sumber pendanaannya. Kita harus serius, karena dari Posyandu inilah banyak perubahan besar bermula,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Pembina Posyandu Sumsel, Hj. Feby Deru, menjelaskan bahwa Posyandu kini telah berevolusi menjadi lembaga pelayanan masyarakat yang lebih komprehensif.
“Selama ini Posyandu dikenal di bidang kesehatan. Namun kini sudah bertransformasi dengan mencakup enam SPM. Kader pun akan dibagi per bidang sesuai tugasnya,” jelas Feby.
Ia menambahkan bahwa beberapa daerah sebenarnya sudah menjalankan beberapa layanan SPM seperti bedah rumah, pemberian kotak sampah, hingga penyediaan APAR, sehingga perlu penyamaan persepsi agar seluruh program berjalan sesuai aturan.
“Rakorda ini menjadi tindak lanjut Rakornas 22 September 2025, dengan tujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa,” tutupnya. (*)
Komentar