SUMSELKITA.COM,PALEMBANG – Sebagai upaya menemukan solusi terkait permasalahan yang sudah ada dan mencegah permasalahan dalam konflik agraria.
Dalam kesimpulan FGD disetujuinya pembentukan Satgas Penanganan Konflik Agraria serta penyusun rencana kerja satgas tersebut.
Hal tersebut disampaikannya langsung saat Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait Penanganan Permasalahan Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan FGD ini dipusatkan di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Selasa (30/11)
Herman Deru menghimbau, seluruh pihak harus memiliki sinergisitas untuk menjadi fasilisator dalam pencegahan konflik dan mendiskusikan permasalahan dengan cara komprehensif terkait konflik agraria.
“Pertama saya berikan apresiasi kepada Kapolda Sumsel yang konsisten dalam menerapkan zero konflik di Sumsel, saya juga minta semua persoalan nanti didiskusikan dengan cara komprehensif dan semua pihak yang terkait harus menjadi fasilisator dalam hal ini,” imbuhnya
Herman Deru juga meminta dibentuknya satgas guna mencegah konflik agraria di Provinsi Sumsel, dan berharap persoalan tanah dapat diselesaikan dengan cara mediasi.
“Saya merasa bersyukur FGD ini digelar, karena ini didiskusikan dengan baik dan mengundang seluruh kepala daerah se Sumsel tentu ini juga merupakan upaya kita mencegah sejak dini dan menyelesaikan permasaahan sebelumnya,” tambahnya
Ia berharap, semua dapat berkomitmen dengan menyamakan presepsi, saya juga sudah berdiskusi dengan pihak TNI, Polri untuk membuat satgas untuk menangani permasalahan konflik agraria ini. Dan semoga juga dengan cara mediasi permasalahan dalam konflik agraria dapat diatasi,” ujarnya
Lebih jauh dikatakan Herman Deru, bahwasannya Pemprov Sumsel sebagai saah satu dari sekian banyak lembaga alternatif penyelesaian sangketa (APS/ADR) akan terus membantu untuk mewujudkan zero konflik agraria di Sumsel.
“Pemprov sangat membuka pintu untuk persoalan-persolan Kota, kabupaten bahkan sampai di desa, dan kami akan terus membantu demi mewujudkan zero konflik agraria di Sumsel,” pungkasnya.
Untuk itu kesimpulan dari FGD tersebut meliputi, seluruh pihak harus harus bersinergi menjadi fasilisator dalam pencegahan konflik agraria, menyetujui adanya pembentukan satgas, koordinasi untuk pemetaan dan perhutanan dan BPN akan dilakukan untuk mendapatkan data.
Sementara itu, Kepala kantor kewilayahan BPN Sumsel Drs. Pelopor, M.Eng.Sc mengatajan pihajnya akan terus menangani kasus-kasus yang sudah dilapor kepada kantor BPN Sumsel sehingga menjadikan Sumsel menjadi zero konflik agraria.
“Pihak kami akan terus berusaha menangani kasus-kasus ysng sudah masuk dan itu akan cepat ditangani dengan sebaik mungkin untuk menjuk zero konflik agraria di Sumsel,” tegasnya.
Dirinya juga meminta BPN perwakilan Kabupaten, Kota untuk terus melaporkan segala persolan yang terjadi bahkan dirinya minta kepala daerah berkoordinasi dengan para kepala desa.
“Terkait permasalahan mafia tanah, dan persoalan-persolan lainnya saya minta BPN Kota dan Kabupaten terus melaporkan kepada BPN Provinsi ini juga harus melibatka kepala desa agar,” ujarnya
Turut Hadir, Ketua DPRD Sumsel
Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H., Pangdam II Sriwiajaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Toni Hermanto, Kasi Bidang Inteljen Kejati Adi Muliawan, S.H., M.H, Danrem 044/GAPO diwakili Kasi Intel Letkol INF Budi Imam Santoso, S.E., M.M.,Kepala kantor kewilayahan BPN Sumsel Drs. Pelopor, M.Eng.Sc.**
