SUMSELKITA.COM, PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya membuka Rapat Koordinasi(Rakor) Pembentukan Regulasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumsel, betempat di Ballroom Hotel Aston, Selasa (21/2).
Rakor ini sendiri bertujuan mensinergikan kerja sama antara Pemprov Sumsel dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel dalam pelayanan hukum dan hak azazi manusia kepada masyarakat di Provinsi Sumsel.
Untuk mengoptimalkan kerjasama tersebut, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumsel bersama seluruh kepala daerah, DPRD di Sumsel menandatangani MoU.
Wagub menilai kegiatan tersebut sangat penting dalam hal membuat regulasi hukum dan peraturan daerah di daerah agar sumuanya bisa terarah dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Wagub berharap kegiatan tersebut dapat mendorong upaya pemerintahan dalam merancang program perencanaan pembangunan daerah.
Mawardi menghimbau para biro hukum di Sumsel bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik sehingga regulasi di Sumsel dilakukan dengan optimal dan terarah.
Sementara itu Kakanwil Kemenkum Ham Perwakilan Sumsel, Ilham Djaya mmengatakan penandatanganan nota kesepakatan bersama merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang berorientasi pada kepastian hukum dan untuk menjamin rasa keadilan yang dapat bermanfaat untuk pembangunan hukum di Provinsi Sumatera Selatan.
Ditempat yang sama, Deputi Bidang Hukum Advikasi Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologo Pancasila, Kemas Ahmad Tajudin menuturkan pihak akan terus kelakukan pengawasan terhadap regulasi di Sumsel dan memastikan setiap peraturan hukum tidak keluar dari nilai-nilai pancasila.
Dia berharap tidak ada lagi daerah yang membuat Perda yang melenceng dari nilai-nilai pancasila.
Turut hadir pula dalam keaempatan tersebut, Ketua DPRD Prov Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhari, dan Seluruh Bupati/Walikota di Sumsel yang berkesempatan hadir.
