SUMSELKITA.COM, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA). 2020, padan Rapat Paripurna XXVIII DPRD Provinsi Sumsel, Senin (12/4).
Dalam rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH tersebut Gubernur H. Herman Deru mengatakan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan terdapat 16 sasaran yang setiap tahun dikejar dengan beberapa prioritas pembangunan.
Antara lain, pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan Konektivitas, Kualitas Infrastruktur dan Energi, Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Kualitas Lingkungan Hidup, serta Stabilitas Keamanan dan Kehidupan Beragama.
“Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan sedikit mengalami kontraksi mencapai sebesar -0,11%. Namun capaian ini masih tertinggi ke-2 se Sumatera serta peringkat ke-6 Nasional dan lebih baik dibandingkan capaian Nasional sebesar -2,07%. Gini Rasio Sumatera Selatan Tahun 2020 mencapai sebesar 0,339 (lebih rendah dibanding Tahun 2019 yang sebesar 0,331), lebih rendah dibanding Nasional 0,385. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar pendapatan di Sumatera Selatan termasuk dalam katagori rendah,” katanya
Herman Deru menegaskan, Tingkat inflasi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebesar 1,50% jauh lebih rendah dibanding Nasional 1,68%. Hal ini menunjukkan harga bahan pokok di Sumatera Selatan cukup stabil.
“Pandemi COVID-19 juga menyebabkan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 sebesar 1,03% menjadi 5,51% dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 4,53%. Angka TPT Sumatera Selatan jauh lebih baik dibandingkan Nasional yang meningkat sebesar 1,79% dari 5,28 % pada Tahun 2019 menjadi 7,07% pada Tahun 2020,” tuturnya
Menurutnya, IPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebesar 70,01 berada pada kategori tinggi. Angka ini sedikit menurun sebesar 0,01 dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 70,02. Capaian angka IPM Sumsel masih lebih rendah dibanding Nasional yang meningkat 0,02 indeks dari 71,92 pada Tahun 2019 menjadi 71,94 pada Tahun 2020.
Pada Tahun 2020 keamanan dan ketertiban terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi zero konflik Sumatera Selatan yang tetap bertahan pada Tahun 2020. Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 adalah BB (78,84). Semoga angka Capaian Tahun 2020 yang akan rencana dirilis pada medio Maret 2021 akan meningkat.
“Tingkat Kemiskinan Sumsel setiap tahunnya menurun (Data per Maret 2009 tingkat kemiskinan Sumatera Selatan sebesar 12,71% turun menjadi 12,66% per Maret 2020),” pungkasnya
Dalam kesempatan ini pula rapat paripurna dilanjutkan dengan pembentukan pansus-pansus berdasarkan komposisi komisi-komisi dan Rapat Paripurna XXIX DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda perubahan dan penambahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021.
