SUMSELKITA.COM,PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mendapatkan penghargaan apresiasi “Kerja” dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, sebagai Pembina Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian Kabupaten dan Kota Se- Sumsel.
Penghargaan berupa BKN Award tersebut itu diberikan secara langsung oleh Kepala BKN RI, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana didampingi Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Drs Margi Prayitno, MAP kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam acara BKN Award 2022 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat (2/9).
Pada ajang yang sama bukan hannya Gubernur Herman Deru saja yang menerima penghargaan namun juga Pemprov Sumsel mendapatkan penghargaan Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang yang diterima oleh Kepala BKD Sumsel, Hj Nora Elisya, SH MM atas Komitmen Peningkatan Layanan Kepegawaian Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Profesional dan Bermartabat di Lingkungan Pemprov Sumsel.
Menanggapi penghargaan yang telah diterimnya pada ajang BKN Award Tahun 2022, Gubernur Herman Deru menegaskan, penghargaan yang telah diterima menjadi pemacu kinerja bagi kalangan ASN dilingkungan Pemprov Sumsel dalam memberikan layanan terbaik pada masyarakat.
“Alhamdulillah terimakasih kepada BKN yang telah memberikan penghargaan. Ini sebenarnya bukan target kita, tetapi memang murni sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadikan kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam memanage semua pegawai yang ada,” kata Herman Deru.
Lebih lanjut Herman Deru menyampaikan usulan penambahan pegawai melalui BKN, karena kondisi yang ada di Sumsel saat ini masih banyak kekurangan pegawai berstatus ASN baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupate/kota.
“Persoalan yang kami hadapi bukan saja di Provinsi, malainkan juga Kabupaten/kota masih sangat kekurangan kouta pegawai ASN khususnya bagi kabupaten/kota baru ,” ungkapnya.
Selanjutnya, Herman Deru meminta kejelasan terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengingat dirinya sering menerima keluhan terkait PPPK yang lulus namun tidak ditugaskan di daerah lokasi saat mendaftar.
“Kita mengharapkan ada ketegasan dari BKN atau memang terjadi kesalahan sistem atau lainnya tolong diberikan solusi untuk itu,” ungkapnya.
Dibagian akhir sambutannya Herman Deru mengharapkan adanya kemudahan dalam mengakses signal bagi BKD di daerah yang lokasinya jauh dari pusat perkotaan, karena urusan signal ini menjadi salah satu penghambat bagi pegawai BKD dalam memanage para pegawai.
“Kabupaten/kota yang menerima BKN Award ini adalah Kabupate/Kota yang memang lebih lengkap dalam memanage pegawai. Kalau di daerah sering sekali kita temui kendala signal yang sering blank spot karena jauh dari pusat kota,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BKN Republik Indonesia Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, menuturkan pihaknya terus akan memantau dan memastikan pelayanan managemen ASN di daerah dilaksanakan dengan baik. Menajemen kinerja yang benar menurut dia adalah manajemen kinerja yang dapat diukur harian.
“Karena itu BKN telah menyiapkan berbagai program dan aplikasi untuk meningkatkan kualitas managemen ASN dengan diiringi pemanfaatan digitalisasi,” tambahnya.
Menanggapi masukan yang telah disampaikan Gubernur Herman Deru, Bima menuturkan bahwa kedepannya ASN di Indonesia menjadi minoritas karena pemerintah telah menetapkan PPPK mendominani dalam menjalankan tugas-tugas di Pemerintahan.
“Jika kita lihat negara maju, mereka telah menjadikan PPPK sebagai pegawai pemerintah seratus persen, dalam waktu dekat ini pemerintah tengah mempersiapkan posentase 30 persen ASN sedangkan sisanya 70 adalah berstatus PPPK,” ucapnya.
Komentar