oleh

Pembina Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian Terbaik, Herman Deru Terima Penghargaan BKN RI 

-Politik-10 views

 254 total views,  2 views today

SUMSELKITA.COM,PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mendapatkan penghargaan apresiasi “Kerja” dari Kepala Badan Kepegawaian Negara  (BKN) RI, sebagai Pembina Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian Kabupaten dan Kota Se- Sumsel.

Penghargaan berupa BKN Award tersebut  itu diberikan secara langsung oleh Kepala BKN RI,  Dr. Ir. Bima Haria Wibisana didampingi Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Drs Margi Prayitno, MAP kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam acara BKN Award 2022 yang dilaksanakan  di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat (2/9).

Pada ajang yang sama bukan hannya Gubernur Herman Deru saja yang menerima penghargaan   namun juga  Pemprov Sumsel mendapatkan penghargaan Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN  Palembang yang diterima oleh  Kepala BKD Sumsel, Hj Nora Elisya, SH MM  atas Komitmen Peningkatan Layanan Kepegawaian Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Profesional dan Bermartabat di Lingkungan Pemprov Sumsel.

Menanggapi penghargaan yang telah diterimnya pada ajang  BKN Award Tahun 2022, Gubernur  Herman Deru menegaskan, penghargaan  yang telah diterima  menjadi   pemacu kinerja bagi kalangan ASN dilingkungan Pemprov Sumsel dalam memberikan layanan terbaik pada masyarakat.

“Alhamdulillah terimakasih kepada BKN yang telah memberikan penghargaan.  Ini  sebenarnya bukan target kita, tetapi   memang murni sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadikan kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam memanage  semua pegawai yang ada,” kata Herman Deru.

Lebih lanjut Herman Deru menyampaikan   usulan penambahan pegawai melalui BKN,  karena kondisi yang ada di Sumsel saat ini masih banyak  kekurangan  pegawai berstatus ASN baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupate/kota.

“Persoalan yang kami hadapi  bukan saja di Provinsi, malainkan  juga  Kabupaten/kota  masih sangat kekurangan kouta pegawai ASN  khususnya bagi  kabupaten/kota   baru ,” ungkapnya.

Selanjutnya, Herman Deru  meminta kejelasan terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengingat dirinya  sering menerima keluhan terkait PPPK yang lulus  namun tidak ditugaskan    di daerah  lokasi saat  mendaftar.

“Kita mengharapkan ada ketegasan dari  BKN atau memang terjadi kesalahan sistem atau lainnya tolong diberikan solusi untuk itu,” ungkapnya.

Dibagian akhir sambutannya Herman Deru  mengharapkan adanya kemudahan  dalam mengakses signal bagi BKD di daerah yang  lokasinya jauh dari pusat perkotaan, karena  urusan  signal  ini menjadi salah satu penghambat bagi   pegawai   BKD  dalam memanage para  pegawai.

“Kabupaten/kota yang menerima BKN Award ini adalah Kabupate/Kota  yang  memang lebih lengkap dalam memanage pegawai. Kalau di daerah sering sekali kita temui kendala signal yang sering blank spot karena jauh dari pusat kota,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKN Republik Indonesia Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, menuturkan pihaknya  terus akan memantau dan  memastikan pelayanan managemen ASN di daerah dilaksanakan dengan baik. Menajemen kinerja yang benar  menurut dia adalah manajemen kinerja yang dapat diukur harian.

“Karena itu BKN telah menyiapkan berbagai program dan aplikasi untuk meningkatkan kualitas managemen ASN dengan diiringi pemanfaatan digitalisasi,” tambahnya.

Menanggapi  masukan yang telah disampaikan Gubernur Herman Deru, Bima menuturkan bahwa kedepannya ASN di Indonesia menjadi minoritas karena pemerintah telah menetapkan PPPK mendominani dalam menjalankan tugas-tugas di Pemerintahan.

“Jika kita lihat negara maju, mereka telah menjadikan PPPK sebagai pegawai pemerintah seratus persen, dalam waktu dekat ini pemerintah tengah mempersiapkan posentase  30 persen ASN  sedangkan sisanya 70  adalah  berstatus  PPPK,” ucapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed